Cara Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) & Syaratnya, Cek di Sini!

Cara mendirikan PT tentu menjadi informasi penting bagi Anda yang sedang menyiapkan legalitas usaha, terutama ketika bisnis mulai berkembang dan membutuhkan struktur yang lebih profesional.

Ketika usaha semakin besar, memiliki badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) bukan hanya meningkatkan kredibilitas, tetapi juga memudahkan berbagai aspek operasional, mulai dari kerja sama bisnis hingga pengelolaan karyawan.

Namun, proses pendirian PT sering kali dianggap rumit karena melibatkan berbagai syarat, dokumen, hingga prosedur hukum yang harus dipenuhi. Lalu, apa saja yang sebenarnya perlu Anda siapkan? Bagaimana langkah-langkahnya agar tidak salah proses?

Mari, simak artikel ini hingga tuntas untuk memahami definisi PT, dasar hukum, syarat lengkap, hingga cara mendirikan PT secara praktis dan sesuai regulasi terbaru!

Apa Itu PT?

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha berbadan hukum yang paling umum digunakan di Indonesia, terutama oleh bisnis yang ingin berkembang secara lebih profesional dan terstruktur.

Secara definisi, PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan persekutuan modal, di mana modalnya terbagi dalam bentuk saham. Artinya, kepemilikan perusahaan ditentukan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh para pendiri atau investor.

Dalam bahasa Inggris, PT dikenal sebagai Limited Liability Company (Ltd.). Istilah ini menunjukkan bahwa pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab terbatas, sehingga aset pribadi tidak ikut menanggung risiko bisnis jika terjadi kerugian.

Secara sederhana, PT memiliki beberapa karakteristik utama:

• Memiliki status badan hukum resmi
• Tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetor
• Memiliki struktur organisasi jelas (direksi, komisaris, pemegang saham)
• Lebih mudah dalam ekspansi bisnis dan kerja sama

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT 2007), struktur ini memberikan perlindungan hukum sekaligus fleksibilitas dalam menjalankan usaha.

Karena itu, PT sering menjadi pilihan ketika Anda membutuhkan badan usaha yang lebih formal dan scalable dibandingkan bentuk usaha lain seperti CV.

Baca Juga: Badan Usaha Milik Swasta (BUMS): Aturan, Jenis, & Contohnya

Dasar Hukum Pendirian PT di Indonesia

Cara mendirikan PT tidak bisa dilepaskan dari dasar hukum yang mengaturnya. Hal ini penting agar bisnis Anda berjalan sesuai aturan dan terhindar dari risiko hukum di masa depan.

Beberapa regulasi utama yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT 2007)

Undang-Undang ini merupakan dasar utama dalam mengatur seluruh aspek terkait PT di Indonesia. Di dalamnya dijelaskan mulai dari definisi PT, struktur organisasi, hingga prosedur pendiriannya.

Beberapa poin penting yang diatur dalam UU PT 2007 antara lain:

• PT harus didirikan oleh minimal 2 orang (untuk PT biasa)
• Pendirian dilakukan melalui akta notaris
• Harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
• Mengatur organ PT seperti direksi, komisaris, dan pemegang saham
• Menjelaskan ketentuan modal dan kepemilikan saham

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yang bertujuan untuk mempermudah proses pendirian usaha di Indonesia, termasuk PT.

Salah satu perubahan penting yang perlu Anda ketahui adalah adanya kemudahan buat PT perorangan, khususnya untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Beberapa poin pentingnya:

• Memungkinkan pendirian PT oleh 1 orang (PT Perorangan)
• Proses lebih sederhana tanpa akta notaris untuk UMK
• Mendukung kemudahan berusaha dan percepatan legalitas usaha
• Mendorong digitalisasi proses perizinan

3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 mengatur lebih lanjut tentang modal membuat PT, terutama setelah adanya perubahan dari UU Cipta Kerja.

Melalui aturan ini, pemerintah memberikan fleksibilitas dalam penentuan modal, khususnya untuk usaha mikro dan kecil.

Hal yang diatur dalam PP ini meliputi:

• Besaran modal dasar tidak lagi kaku (fleksibel sesuai kesepakatan)
• Pengaturan pendaftaran dan perubahan data PT
• Ketentuan terkait pembubaran PT
• Dukungan terhadap pertumbuhan UMKM melalui badan hukum

4. Sistem OSS (Online Single Submission) Berbasis Risiko (OSS RBA)

OSS RBA adalah sistem perizinan usaha yang digunakan untuk mempermudah proses daftar PT secara online dan terintegrasi.

Melalui sistem ini, Anda dapat mengurus berbagai kebutuhan legalitas usaha dalam satu platform, mulai dari pendaftaran hingga perizinan operasional.

Fungsi utama OSS antara lain:

• Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB)
• Mengelola izin usaha berbasis risiko
• Integrasi data perusahaan secara nasional
• Mempercepat proses legalitas usaha

5. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 penting terutama jika Anda berencana melakukan pendirian PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing) atau melibatkan investor asing dalam bisnis.

Di dalamnya diatur bidang usaha mana saja yang:

• Terbuka untuk investasi
• Terbuka dengan syarat tertentu
• Dibatasi atau ditutup untuk penanaman modal asing

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

• Kesesuaian bidang usaha dengan daftar investasi
• Ketentuan kepemilikan saham asing
• Sektor usaha yang diprioritaskan pemerintah
• Regulasi tambahan untuk investasi skala besar

Syarat Pendirian PT

Pada praktiknya, syarat pendirian PT bisa berbeda tergantung jenis PT yang Anda pilih, baik itu buat PT perorangan untuk UMK maupun PT biasa (persekutuan modal).

Secara umum, perbedaan ini terletak pada jumlah pendiri, kebutuhan akta notaris, hingga struktur perusahaan. Berikut penjelasan lengkapnya agar Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis:

Syarat Pendirian PT Perorangan (UMK)

Jika Anda ingin buat PT perorangan, pemerintah telah menyediakan skema yang lebih sederhana khusus untuk usaha mikro dan kecil. Model ini memungkinkan satu orang mendirikan PT tanpa prosedur yang terlalu kompleks seperti PT biasa.

Berikut syarat yang perlu Anda penuhi:

• Didirikan oleh 1 orang WNI: Pendiri harus warga negara Indonesia, minimal berusia 17 tahun dan cakap hukum.
• Usaha termasuk kategori UMK: Kriteria usaha mengikuti ketentuan modal usaha mikro dan kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan).
• Tidak memerlukan akta notaris: Pendirian cukup melalui surat pernyataan secara online tanpa perlu membuat akta notaris.
• Pendaftaran dilakukan secara elektronik (AHU/OSS): Proses dilakukan melalui sistem administrasi hukum online yang terintegrasi.
• Pendiri merangkap sebagai direktur dan pemegang saham: Karena hanya satu orang, struktur perusahaan menjadi lebih sederhana.
• Memiliki bukti pendirian berupa sertifikat PT Perorangan: Dokumen ini menjadi legalitas resmi badan usaha Anda.

Skema ini dirancang agar pelaku usaha kecil bisa lebih cepat memiliki badan hukum resmi tanpa harus melalui proses panjang. Karena itu, PT perorangan sering dipilih untuk bisnis yang baru berkembang namun sudah ingin terlihat lebih profesional.

Syarat Pendirian PT Biasa (Persekutuan Modal)

Untuk Anda yang ingin membangun usaha dengan lebih dari satu pemilik atau dalam skala lebih besar, PT biasa menjadi pilihan yang paling umum. Dibandingkan PT perorangan, struktur dan syaratnya memang lebih formal karena melibatkan persekutuan modal.

Berikut syarat yang perlu Anda siapkan:

• Minimal didirikan oleh 2 orang atau lebih: Pendiri bisa berupa individu (WNI/WNA) atau badan hukum.
• Wajib menggunakan akta notaris: Akta pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia dan menjadi dokumen resmi perusahaan.
• Memiliki struktur organisasi perusahaan: Minimal terdiri dari direksi (pengelola perusahaan) dan komisaris (pengawas perusahaan)
• Menentukan modal membuat PT
  • Modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri
  • Minimal 25% dari modal harus disetor
• Mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM: Setelah akta dibuat, perusahaan harus disahkan agar berstatus badan hukum resmi.
• Data perusahaan harus lengkap dalam akta: Meliputi nama PT, domisili, tujuan usaha, struktur, dan kepemilikan saham

Untuk kasus tertentu seperti pendirian PT PMA, Anda juga perlu memperhatikan:

• Adanya investor asing
• Bidang usaha sesuai ketentuan penanaman modal
• Persyaratan modal yang umumnya lebih besar

Hal ini penting agar proses pendirian tidak terkendala regulasi investasi di kemudian hari.

Syarat Umum (Berlaku untuk Semua PT)

Selain syarat khusus di atas, ada juga syarat umum yang wajib dipenuhi oleh semua jenis PT. Bagian ini sering menjadi fondasi awal sebelum Anda masuk ke proses daftar PT dan perizinan usaha.

Berikut poin-poin pentingnya:

• Nama perusahaan harus unik dan belum digunakan: Biasanya terdiri dari minimal 3 kata dan tidak boleh sama dengan PT lain.
• Menggunakan nama “Perseroan Terbatas” atau “PT”: Ini menjadi identitas resmi badan hukum dalam dokumen perusahaan.
• Memiliki domisili usaha yang jelas: Alamat perusahaan harus sesuai dengan zonasi wilayah setempat.
• Menentukan bidang usaha (KBLI): Kode KBLI penting untuk menentukan jenis izin usaha yang akan diterbitkan.
• Memiliki dokumen identitas pendiri: Seperti KTP dan NPWP yang masih aktif.
• Mengurus NIB melalui OSS: NIB berfungsi sebagai identitas usaha sekaligus akses ke perizinan lainnya.
• Melengkapi izin usaha sesuai bidang: Beberapa sektor memerlukan izin tambahan tergantung risiko usaha.
• Membuka rekening perusahaan: Digunakan untuk memisahkan keuangan bisnis dan pribadi sejak awal.

Baca Juga: 5 Cara Membuat SIUP Melalui OSS & Kantor Perdagangan

Cara Mendirikan PT

Cara mendirikan PT sebenarnya dapat dilakukan secara bertahap dan sistematis jika Anda memahami alurnya dengan benar.

Jika merujuk pada tahapan administratif yang pernah dijelaskan dalam dokumen prosedural, sebagaimana dilansir dari laman PPID Semarang, berikut langkah-langkah lengkapnya:

1. Tentukan jenis PT yang ingin didirikan

Langkah pertama dalam cara mendirikan PT adalah menentukan jenis PT yang sesuai dengan kebutuhan usaha Anda. Keputusan ini akan memengaruhi syarat pendirian PT, proses legalitas, hingga struktur perusahaan ke depannya.

Beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan:

• Apakah ingin buat PT perorangan atau PT biasa
• Jumlah pendiri yang tersedia
• Skala usaha (UMK atau menengah/besar)
• Ada atau tidaknya investor asing (pendirian PT PMA)
• Kebutuhan kerja sama bisnis dan legalitas formal

Dengan menentukan jenis PT sejak awal, Anda bisa menghindari kesalahan proses di tahap berikutnya.

2. Siapkan nama PT sesuai ketentuan

Nama PT bukan hanya identitas bisnis, tetapi juga bagian dari legalitas yang harus disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu, pemilihannya tidak bisa sembarangan.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:

• Nama harus unik dan belum digunakan
• Terdiri dari minimal 3 kata (untuk PT lokal)
• Tidak bertentangan dengan norma atau hukum
• Tidak menyerupai nama lembaga negara
• Sebaiknya mencerminkan bidang usaha

Tips tambahan, siapkan 2–3 alternatif nama untuk menghindari penolakan saat proses pengecekan.

3. Tentukan domisili, tujuan, dan bidang usaha

Tahap ini sering dianggap sederhana, padahal sangat krusial karena akan menentukan arah operasional dan perizinan perusahaan Anda.

Hal yang perlu Anda tetapkan:

• Alamat domisili perusahaan
• Tujuan pendirian PT
• Kegiatan usaha yang dijalankan
• Kode KBLI yang sesuai
• Kesesuaian bidang usaha dengan regulasi (terutama untuk PMA)

Penentuan ini juga akan memengaruhi proses saat Anda daftar PT melalui OSS.

4. Tetapkan struktur dan modal membuat PT

Modal membuat PT dan struktur organisasi harus disusun dengan jelas sejak awal agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Yang perlu Anda siapkan:

• Modal dasar perusahaan
• Modal ditempatkan dan disetor
• Pembagian saham antar pendiri
• Penunjukan direksi dan komisaris
• Struktur kepemilikan perusahaan

Untuk PT skala UMK, aturan modal lebih fleksibel. Namun untuk skala lebih besar atau PT PMA, biasanya ada ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan.

5. Buat akta pendirian PT

Akta pendirian adalah dokumen resmi yang menjadi dasar terbentuknya PT. Untuk PT biasa, akta ini wajib dibuat melalui notaris.

Isi akta pendirian umumnya mencakup:

• Nama dan domisili perusahaan
• Maksud dan tujuan usaha
• Struktur organisasi
• Besaran modal
• Data pendiri dan pemegang saham

Sementara itu, untuk PT perorangan, proses ini digantikan dengan pernyataan pendirian secara online.

6. Ajukan pengesahan ke Kemenkumham

Setelah akta pendirian selesai, langkah berikutnya adalah mengajukan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM agar PT Anda diakui sebagai badan hukum resmi.

Hal yang biasanya diverifikasi dalam proses ini:

• Kesesuaian nama PT
• Kelengkapan data pendiri
• Struktur organisasi
• Tujuan dan bidang usaha
• Modal perusahaan

Tanpa pengesahan ini, PT belum memiliki status hukum yang sah.

7. Daftar PT dan urus NIB melalui OSS

Langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran melalui sistem OSS (Online Single Submission). Di sini Anda akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Fungsi NIB antara lain:

• Sebagai identitas resmi perusahaan
• Akses ke perizinan usaha
• Legalitas untuk menjalankan operasional bisnis
• Syarat untuk membuka rekening perusahaan

Proses ini menjadi inti dari sistem perizinan modern di Indonesia.

8. Lengkapi izin usaha sesuai bidang

Tidak semua PT cukup hanya dengan NIB. Tergantung bidang usaha, Anda mungkin perlu mengurus izin tambahan.

Contoh yang perlu diperhatikan:

• Izin operasional khusus
• Izin usaha berbasis risiko
• Persyaratan sektor tertentu
• Ketentuan tambahan untuk investasi asing
• Kewajiban sesuai KBLI

Pastikan izin yang Anda miliki sudah sesuai agar operasional bisnis tidak terkendala di kemudian hari.

9. Urus dokumen pendukung (NPWP & administrasi)

Setelah legalitas utama selesai, Anda perlu melengkapi dokumen administratif untuk menunjang operasional perusahaan.

Dokumen yang biasanya diperlukan:

• NPWP perusahaan
• Dokumen perpajakan
• Data karyawan awal (jika sudah ada tim)
• Struktur administrasi internal
• Sistem pencatatan keuangan

Tahap ini penting untuk memastikan bisnis Anda siap berjalan secara operasional.

10. Pisahkan rekening dan sistem operasional perusahaan

Langkah terakhir yang sering dianggap sepele, tetapi sangat penting adalah memisahkan keuangan dan administrasi perusahaan dari pribadi.

Beberapa hal yang sebaiknya langsung Anda lakukan:

• Membuka rekening perusahaan
• Memisahkan arus kas bisnis dan pribadi
• Menyusun sistem administrasi internal
• Menyimpan dokumen transaksi dengan rapi
• Mulai menggunakan sistem digital untuk operasional

Di tahap ini juga, banyak perusahaan mulai mempertimbangkan penggunaan tools seperti aplikasi database karyawan, aplikasi absensi online, hingga aplikasi HRIS agar operasional bisnis bisa langsung berjalan lebih rapi dan efisien sejak awal.

Untuk membantu Anda memahami proses pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas secara lebih detail dan resmi, Anda juga bisa merujuk langsung ke panduan dari AHU (Administrasi Hukum Umum) melalui link berikut:

https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan

Peran HRIS dalam Operasional PT Baru

Setelah memahami cara mendirikan PT, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah memastikan operasional perusahaan berjalan dengan rapi dan efisien, terutama pengelolaan SDM.

Di sinilah HRIS (Human Resource Information System) berperan sebagai sistem pendukung utama dalam pengelolaan HR yang lebih modern dan terintegrasi.

1. HRIS sebagai sistem pengelolaan data karyawan

HRIS berfungsi sebagai pusat penyimpanan data karyawan dalam satu sistem digital sehingga perusahaan tidak perlu lagi mengelola data secara manual.

Dengan sistem ini, seluruh informasi karyawan menjadi lebih rapi, mudah diakses, dan minim risiko kehilangan atau kesalahan data.

2. Pengelolaan absensi secara digital

Melalui HRIS, perusahaan dapat mengelola kehadiran karyawan menggunakan sistem aplikasi absensi onlineyang lebih akurat dan real-time. Hal ini membantu HR memantau kehadiran tanpa harus melakukan rekap manual yang memakan waktu.

3. Otomatisasi proses payroll dan penggajian

HRIS membantu proses penggajian menjadi lebih cepat dan akurat karena perhitungan gaji, tunjangan, dan potongan dilakukan secara otomatis berdasarkan data yang sudah tercatat. Ini mengurangi risiko human error dalam proses payroll.

4. Manajemen KPI dan evaluasi kinerja

Dengan HRIS, perusahaan dapat memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan Key Performance Indicators (KPI) yang sudah ditentukan secara sistematis. Data ini membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih objektif terkait pengembangan SDM.

5. Employee self service untuk kemudahan karyawan

Fitur aplikasi employee self service memungkinkan karyawan mengakses data pribadi mereka secara mandiri, seperti slip gaji atau pengajuan cuti, tanpa harus selalu melalui HR. Hal ini membuat proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien.

Baca Juga: 25+ Rekomendasi Aplikasi HRIS Terbaik di Indonesia

Kelola HR PT Baru Anda Lebih Praktis lewat KantorKu HRIS!

Setelah memahami cara mendirikan PT dan proses legalitasnya, langkah berikutnya adalah memastikan operasional SDM berjalan efisien.

Banyak PT baru masih menghadapi kendala seperti data karyawan yang manual, absensi tidak terintegrasi, hingga payroll yang rawan kesalahan.

Jika tidak dikelola sejak awal, hal ini bisa menambah beban administrasi dan memperlambat operasional bisnis. Karena itu, sistem HR yang terpusat menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan baru.

KantorKu HRIS membantu Anda mengelola HR dalam satu sistem digital. Mulai dari data karyawan, absensi, payroll, hingga KPI, semuanya bisa dilakukan lebih cepat dan rapi.

Fitur utamanya meliputi:

• Database karyawan terpusat untuk penyimpanan data yang rapi
• Absensi online yang lebih akurat dan real-time
• Payroll otomatis agar perhitungan gaji minim kesalahan
• Monitoring KPI karyawan berbasis data

Dengan sistem yang terintegrasi, KantorKu HRIS membantu mengurangi beban kerja administratif dan membuat pengelolaan HR lebih efisien sejak awal perusahaan berdiri.

Ingin merasakan kemudahannya? Book demo gratisKantorKu HRIS sekarang untuk mulai mengelola HR secara lebih modern dan praktis!

Referensi

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT 2007)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Cara Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) | PPID Semarang Kota