Jatuh Tempo BPJS Kesehatan: Tanggal, Denda, & Risiko Perusahaan

Jatuh tempo BPJS Kesehatan adalah salah satu hal yang paling wajib dipantau oleh tim HRD atau payroll di perusahaan setiap bulannya.

Pasalnya, satu kali telat bayar saja bisa berdampak besar, baik status kepesertaan karyawan menjadi nonaktif, akses layanan kesehatan bisa terhenti, hingga perusahaan berisiko menanggung sanksi administratif yang tidak ringan.

Namun pada praktiknya, masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami kapan batas waktu pembayaran BPJS Kesehatan, apa yang terjadi jika terlewat, serta seperti apa konsekuensi hukumnya dalam praktik operasional sehari-hari.

Nah, artikel ini akan membahas semuanya secara lengkap, agar Anda bisa mengelola BPJS Kesehatan dengan lebih aman, rapi, dan terkontrol. Yuk, simak sampai akhir!

Apa Itu Jatuh Tempo BPJS Kesehatan?

Jatuh tempo BPJS Kesehatan adalah batas waktu terakhir pembayaran iuran setiap bulan agar status kepesertaan tetap aktif dan karyawan masih dapat menggunakan layanan kesehatan.

Yang perlu Anda pahami, sistem BPJS Kesehatan mencatat pembayaran berdasarkan tanggal transaksi aktual, bukan berdasarkan rencana pembayaran atau waktu dana disiapkan oleh perusahaan.

Artinya, jika pembayaran dilakukan melewati batas waktu yang telah ditentukan, bahkan hanya terlambat satu hari, sistem dapat mencatatnya sebagai tunggakan dan berdampak pada status kepesertaan.

Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2024 sebagai pembaruan kebijakan terbaru.

Baca Juga: Cara Membuat BPJS Kesehatan di HP & Offline, Ini Syarat dan Biayanya!

Tanggal Jatuh Tempo BPJS Kesehatan Terbaru

Secara umum, jatuh tempo pembayaran BPJS Kesehatan berlaku sama untuk hampir semua peserta, yaitu paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Namun, mekanisme pembayaran dan pihak yang bertanggung jawab akan berbeda tergantung kategori peserta.

Berikut rinciannya:

1. Jatuh Tempo untuk Peserta Mandiri (PBPU)

Peserta mandiri adalah individu yang membayar iuran BPJS Kesehatan secara pribadi, seperti pekerja lepas, freelancer, atau wirausaha.

Untuk kategori ini, batas pembayaran ditetapkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan agar status kepesertaan tetap aktif.

Beberapa hal penting yang perlu Anda perhatikan:

• Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur atau akhir pekan, pembayaran sebaiknya dilakukan lebih awal agar tidak terjadi kendala sistem.
• Membayar di awal bulan (misalnya tanggal 1–5) lebih aman dibanding menunggu mendekati tenggat waktu.
• Gunakan fitur autodebet dari bank untuk menghindari keterlambatan pembayaran manual.

Ketentuan ini juga dijelaskan dalam panduan resmi BPJS Kesehatan terkait mekanisme pembayaran iuran bulanan.

2. Jatuh Tempo untuk Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk karyawan perusahaan (Pekerja Penerima Upah/PPU), jatuh tempo tetap mengacu pada tanggal 10 setiap bulan, namun tanggung jawab pembayaran berada pada perusahaan atau pemberi kerja.

Dalam skema ini:

• Iuran biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan
• Perusahaan bertugas menyetorkan iuran ke BPJS Kesehatan
• HR atau payroll menjadi pihak yang memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu

Hal yang perlu menjadi perhatian penting:

• Jika HR atau payroll terlambat menyetorkan iuran, meskipun sudah dipotong dari gaji, status kepesertaan karyawan tetap bisa terdampak
• Keterlambatan dapat menyebabkan kepesertaan menjadi nonaktif sementara
• Dampaknya bisa langsung dirasakan saat karyawan membutuhkan layanan kesehatan

Proses pembayaran untuk PPU dilakukan melalui sistem pelaporan perusahaan seperti SIPP (Sistem Informasi Pelaporan Peserta) yang digunakan oleh HRD atau bagian keuangan perusahaan.

Apa yang Terjadi Jika Melewati Jatuh Tempo?

Banyak perusahaan menganggap keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan hanya masalah administratif kecil. Padahal, bahkan keterlambatan beberapa hari saja dapat berdampak langsung pada status kepesertaan karyawan dan kewajiban perusahaan.

1. Kepesertaan Karyawan Nonaktif

Dampak pertama yang paling langsung terjadi adalah status kepesertaan menjadi tidak aktif.

Jika pembayaran dilakukan melewati batas waktu, sistem BPJS Kesehatan akan mencatat adanya tunggakan. Apabila tunggakan tidak segera dilunasi, maka status kepesertaan otomatis menjadi nonaktif.

Dalam kondisi ini:

• Karyawan tidak dapat menggunakan layanan BPJS Kesehatan, baik rawat jalan maupun rawat inap
• Aktivasi kembali hanya bisa dilakukan setelah seluruh tunggakan dilunasi
• HR perlu melakukan reaktivasi data secara manual untuk seluruh peserta terdampak jika jumlahnya banyak

Hal ini bukan hanya berdampak administratif, tetapi juga langsung memengaruhi hak akses layanan kesehatan karyawan yang menjadi tanggung jawab perusahaan.

2. Denda Pelayanan Rawat Inap

Salah satu hal yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa keterlambatan iuran langsung dikenakan denda bulanan.

Faktanya, denda BPJS Kesehatan tidak berlaku untuk tunggakan iuran biasa, melainkan pada kondisi tertentu saat peserta menggunakan layanan rawat inap setelah reaktivasi.

Denda ini berlaku jika peserta menjalani rawat inap dalam waktu 45 hari sejak kepesertaan diaktifkan kembali.

Besaran denda diatur sebagai berikut:

• 5% dari biaya diagnosa awal layanan rawat inap
• Dikalikan dengan jumlah bulan tunggakan (maksimal 12 bulan)
• Batas maksimal denda: Rp30.000.000

Ketentuan ini mengacu pada perubahan regulasi dalam Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Untuk peserta PPU (karyawan perusahaan), tanggung jawab pembayaran denda ini berada pada pihak pemberi kerja jika keterlambatan berasal dari perusahaan.

3. Sanksi untuk Perusahaan

Jika keterlambatan pembayaran terjadi secara berulang atau perusahaan tidak memenuhi kewajiban iuran, maka sanksi administratif hingga pidana dapat dikenakan sesuai regulasi.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sanksi yang dapat diberikan meliputi sanksi bertahap, yaitu:

• Teguran tertulis: Diberikan maksimal 2 kali dalam jangka waktu 10 hari kerja
• Denda administratif
  • Sebesar 0,1% dari iuran yang tertunggak
  • Dikenakan setelah teguran kedua
• Pembatasan layanan publik
  • Perusahaan dapat dibatasi dalam pengurusan izin usaha
  • Termasuk izin tenaga kerja asing dan tender pemerintah
• Sanksi pidana
  • Ancaman penjara hingga 8 tahun
  • Denda maksimal Rp1 miliar

Sanksi pidana umumnya berlaku jika perusahaan telah memotong iuran dari gaji karyawan tetapi tidak menyetorkannya ke BPJS Kesehatan, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius dalam hubungan kerja.

Baca Juga: Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak Lewat HP, Catat!

Cara Mengaktifkan Kembali BPJS Kesehatan yang Nonaktif (Untuk Perusahaan)

Jika keterlambatan pembayaran sudah terjadi dan status kepesertaan karyawan menjadi nonaktif, HRD perlu segera melakukan proses reaktivasi agar karyawan kembali bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Proses ini pada dasarnya cukup jelas, namun harus dilakukan secara berurutan karena sistem BPJS tidak akan mengaktifkan kepesertaan sebelum seluruh kewajiban terpenuhi.

1. Lunasi Seluruh Tunggakan Iuran Karyawan

Langkah pertama dan paling wajib adalah melunasi seluruh iuran yang tertunggak.

Kepesertaan BPJS Kesehatan tidak akan bisa diaktifkan kembali selama masih ada tunggakan, baik satu bulan maupun lebih.

Hal yang perlu dilakukan HR:

• Lakukan pembayaran seluruh iuran tertunggak melalui kanal resmi BPJS atau sistem pelaporan seperti SIPP
• Pastikan nominal sesuai dengan periode tunggakan masing-masing karyawan
• Cek kembali apakah ada keterlambatan pada satu atau lebih periode payroll

Pada tahap ini, ketelitian sangat penting karena kesalahan pembayaran dapat memperlambat proses aktivasi.

2. Pastikan Data Karyawan Sudah Sesuai dengan Sistem BPJS

Setelah pembayaran dilakukan, HR perlu memastikan bahwa data karyawan sudah sinkron antara sistem perusahaan dan data BPJS Kesehatan.

Hal yang perlu dicek:

• Nama dan NIK karyawan sesuai dengan data Dukcapil
• Status karyawan (aktif/nonaktif) sudah diperbarui
• Tidak ada duplikasi data peserta
• Perubahan gaji atau status pekerjaan sudah tercatat

Ketidaksesuaian data (data mismatch) sering menjadi penyebab keterlambatan aktivasi meskipun iuran sudah dibayar.

3. Cek Status Aktivasi Melalui Mobile JKN atau Kantor BPJS

Setelah tunggakan lunas dan data sudah sesuai, status kepesertaan biasanya akan aktif kembali secara sistem.

HR dapat membantu karyawan untuk melakukan pengecekan melalui:

• Aplikasi Mobile JKN
• Kantor cabang BPJS Kesehatan
• Kanal layanan resmi BPJS lainnya

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa status benar-benar sudah aktif dan layanan kesehatan bisa digunakan kembali.

4. Informasikan Ketentuan Denda 45 Hari kepada Karyawan

Setelah kepesertaan aktif kembali, ada periode yang perlu diperhatikan, yaitu masa 45 hari sejak aktivasi ulang.

Jika dalam periode ini karyawan menjalani rawat inap, maka denda pelayanan dapat dikenakan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.

Poin penting untuk HR:

• Denda hanya berlaku untuk layanan rawat inap
• Periode pengawasan: 45 hari setelah aktivasi
• Dalam kasus PPU, perusahaan dapat bertanggung jawab atas denda tersebut

Hal ini penting untuk disosialisasikan agar tidak terjadi miskomunikasi di internal perusahaan.

5. Gunakan Layanan PANDAWA BPJS Jika Ada Kendala

Jika proses reaktivasi mengalami kendala, HR dapat menggunakan layanan bantuan resmi BPJS Kesehatan melalui PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp).

Alur umumnya:

• Hubungi WhatsApp PANDAWA BPJS Kesehatan di 08118165165
• Pilih menu layanan administrasi
• Ikuti tautan yang dikirim oleh sistem
• Pilih layanan “pengaktifan kembali kepesertaan”

Layanan ini membantu mempercepat proses tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS, sehingga lebih efisien untuk HR perusahaan.

Cara Perusahaan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Karyawan

Sebagai pemberi kerja, ada beberapa kanal resmi yang bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan karyawan sebelum jatuh tempo. Ini dia rinciannya:

1. Melalui Portal SIPP (Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan)

Ini adalah kanal utama yang paling sering digunakan oleh perusahaan karena terintegrasi langsung dengan data kepesertaan karyawan.

Melalui SIPP, HR dapat:

• Melaporkan iuran BPJS Kesehatan seluruh karyawan secara terpusat
• Menambah atau menghapus data peserta (karyawan baru/resign)
• Memastikan kesesuaian data sebelum pembayaran dilakukan

Kelebihan utama metode ini:

• Terintegrasi dengan data kepesertaan perusahaan
• Lebih akurat untuk perusahaan dengan banyak karyawan
• Mengurangi risiko kesalahan input manual

2. Melalui Autodebet atau Virtual Account

Untuk perusahaan yang ingin menghindari risiko keterlambatan, metode autodebet menjadi salah satu opsi paling aman.

Dengan sistem ini:

• Pembayaran dilakukan otomatis setiap bulan dari rekening perusahaan
• Tidak perlu input manual setiap periode
• Mengurangi risiko lupa bayar dari tim payroll

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyediakan Virtual Account (VA) yang bisa digunakan untuk pembayaran melalui bank secara langsung.

Metode ini sangat cocok untuk perusahaan yang ingin sistem pembayaran lebih stabil dan minim intervensi manual.

3. Melalui Bank (ATM, Internet Banking, Mobile Banking)

Perusahaan juga dapat melakukan pembayaran melalui bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti:

• BRI
• BNI
• Mandiri
• BTN
• BCA

Langkah umumnya:

• Gunakan nomor Virtual Account perusahaan
• Lakukan pembayaran melalui ATM, internet banking, atau mobile banking
• Pastikan nominal sesuai tagihan iuran BPJS

Metode ini masih cukup umum digunakan, terutama untuk perusahaan yang belum mengaktifkan autodebet.

4. Melalui E-Commerce dan Dompet Digital

BPJS Kesehatan juga sudah bekerja sama dengan berbagai platform digital seperti:

• Tokopedia
• Shopee
• GoPay
• OVO
• LinkAja

Kelebihan metode ini adalah kemudahan akses, namun:

• Lebih cocok untuk pembayaran skala kecil atau individu
• Tidak ideal untuk perusahaan dengan jumlah karyawan besar
• Bisa dikenakan biaya admin per transaksi (± Rp1.000–Rp2.500)

Karena itu, metode ini biasanya hanya dijadikan alternatif, bukan utama untuk HR perusahaan.

5. Melalui Minimarket dan Kantor Pos

Metode ini merupakan opsi tambahan yang bisa digunakan jika diperlukan kondisi tertentu.

Pembayaran dapat dilakukan di:

• Indomaret
• Alfamart
• Kantor Pos

Namun dalam konteks perusahaan:

• Metode ini kurang efisien untuk payroll karyawan
• Lebih sering digunakan oleh peserta mandiri
• Tidak direkomendasikan untuk pengelolaan iuran skala besar

Baca Juga: Harga BPJS Karyawan Per Bulan: Rumus & Batas Plafon Terbaru 2026

Tips Agar Perusahaan Tidak Pernah Melewati Jatuh Tempo BPJS

Mengelola iuran BPJS ratusan karyawan setiap bulan tentu bukan hal sederhana, terutama jika masih dilakukan secara manual.

Untuk menghindari risiko seperti telat bayar BPJS 1 hari, status kepesertaan nonaktif, hingga potensi sanksi, perusahaan perlu memiliki sistem pengelolaan yang lebih disiplin dan terstruktur.

Berikut beberapa langkah praktis yang bisa diterapkan HRD dan tim payroll:

1. Jadwalkan Pembayaran di Tanggal 1–5 Setiap Bulan

Jangan menunggu mendekati tanggal 10 sebagai batas akhir. Praktik terbaik dalam HR payroll adalah melakukan pembayaran di awal bulan.

Dengan menjadwalkan pembayaran di tanggal 1–5:

• HR memiliki buffer waktu jika terjadi kendala sistem
• Proses payroll tidak bertabrakan dengan closing gaji
• Risiko keterlambatan dapat ditekan secara signifikan

Strategi ini juga membantu menghindari kasus jika bayar BPJS lewat tanggal 10, yang dapat berdampak pada status kepesertaan karyawan.

2. Aktifkan Autodebet dari Rekening Perusahaan

Salah satu penyebab utama keterlambatan adalah faktor lupa atau delay administratif. Karena itu, fitur autodebet menjadi solusi paling stabil.

Dengan autodebet:

• Pembayaran iuran dilakukan otomatis setiap bulan
• Tidak tergantung pada approval manual berlapis
• Mengurangi risiko human error dari tim payroll

Metode ini juga relevan untuk perusahaan yang mengelola banyak komponen payroll seperti aplikasi absensi karyawan, aplikasi database karyawan perusahaan, hingga aplikasi employee self service, karena seluruh proses bisa lebih terintegrasi.

3. Sederhanakan Alur Approval Pembayaran BPJS

Salah satu penyebab umum keterlambatan bukan di sistem pembayaran, tetapi di proses approval internal yang terlalu panjang.

Untuk menghindari hal ini:

• Buat SOP khusus pembayaran BPJS
• Tentukan PIC tetap (HR atau finance)
• Batasi jumlah layer persetujuan

Semakin sederhana alurnya, semakin kecil risiko pembayaran melewati jatuh tempo BPJS Kesehatan.

4. Update Data Karyawan Secara Rutin

Data karyawan yang tidak diperbarui adalah salah satu sumber masalah terbesar dalam pengelolaan BPJS.

Perubahan seperti:

• Karyawan baru (join)
• Resign atau termination
• Perubahan gaji atau status pekerjaan

harus selalu diperbarui secara berkala.

Jika tidak, bisa terjadi mismatch yang berdampak pada perhitungan iuran dan pelaporan. Di banyak perusahaan modern, proses ini biasanya dibantu oleh aplikasi database karyawan agar data lebih terpusat dan real-time.

5. Gunakan Sistem HRIS Terintegrasi

Jika perusahaan masih mengandalkan spreadsheet untuk menghitung iuran BPJS, maka risiko kesalahan sangat tinggi, terutama pada perusahaan dengan jumlah karyawan besar.

Kesalahan yang sering terjadi:

• Salah hitung iuran
• Keterlambatan input payroll
• Data tidak sinkron antar divisi

Menggunakan aplikasi HRIS yang sudah terintegrasi dengan payroll, database karyawan, dan pengelolaan BPJS dapat membantu perusahaan:

• Mengotomatiskan perhitungan iuran
• Mengurangi human error
• Memastikan pembayaran tepat waktu setiap bulan
• Menjaga kepatuhan administrasi HR secara konsisten

6. Simpan Bukti Pembayaran dan Rekap Bulanan

Dokumentasi adalah bagian penting dalam kontrol HR, terutama untuk audit dan pengecekan historis.

Yang perlu dilakukan:

• Simpan bukti pembayaran setiap bulan (digital & arsip)
• Buat rekap iuran BPJS per periode
• Pastikan data mudah diakses saat dibutuhkan

Hal ini penting jika terjadi audit internal atau pemeriksaan kepatuhan, sekaligus memudahkan tracking jika ada selisih pembayaran.

Baca Juga: Apa Sanksi Perusahaan Tidak Membayar BPJS? Cek Denda & Hukumannya!

Berapa Besaran Iuran BPJS Kesehatan Karyawan?

Sebelum perusahaan dapat mengelola pembayaran BPJS Kesehatan dengan benar, HRD juga perlu memahami terlebih dahulu besaran iuran yang wajib dibayarkan setiap bulan.

Secara umum, besaran iuran BPJS Kesehatan dibedakan berdasarkan jenis peserta, terutama antara karyawan perusahaan (PPU) dan peserta mandiri (PBPU).

Komponen	Persentase
Ditanggung oleh perusahaan (pemberi kerja)	4% dari gaji
Ditanggung oleh karyawan (dari potongan gaji)	1% dari gaji
Total iuran	5% dari gaji

Contoh: Karyawan dengan gaji Rp5.000.000/bulan, maka total iuran Rp250.000 (perusahaan Rp200.000 + karyawan Rp50.000).

Iuran 5% tersebut sudah mencakup perlindungan untuk anggota keluarga inti, biasanya suami/istri serta maksimal tiga orang anak yang sah secara hukum.

Adapun, peserta Mandiri (PBPU) berdasarkan kelas pilihan:

• Kelas 1: Rp150.000 per orang per bulan
• Kelas 2: Rp100.000 per orang per bulan
• Kelas 3: Rp35.000 per orang per bulan (setelah subsidi pemerintah Rp7.000 dari tarif asli Rp42.000)

Perlu Anda ketahui, pemerintah saat ini sedang melakukan transisi menuju sistem KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) yang akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan.

Meskipun saat ini besaran iuran masih mengacu pada skema lama, perubahan ini perlu dipantau oleh HRD dan perusahaan karena dapat berdampak pada struktur biaya BPJS di masa depan.

FAQ Seputar Jatuh Tempo BPJS Kesehatan

Berikut beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan oleh HRD dan pelaku usaha terkait jatuh tempo BPJS Kesehatan beserta jawabannya.

1. Jatuh tempo BPJS Kesehatan setiap tanggal berapa?

Jatuh tempo pembayaran iuran BPJS Kesehatan ditetapkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Ketentuan ini berlaku baik untuk peserta mandiri (PBPU) maupun pekerja penerima upah (PPU) yang iurannya dibayarkan oleh perusahaan.

2. Bolehkah bayar BPJS lebih dari tanggal 10?

Secara teknis pembayaran masih bisa dilakukan setelah tanggal 10, namun hal ini tidak disarankan.

Sebab:

• Sistem BPJS mencatat berdasarkan tanggal transaksi pembayaran
• Keterlambatan langsung tercatat sebagai tunggakan
• Status kepesertaan dapat berubah menjadi nonaktif sementara

Untuk perusahaan, keterlambatan juga meningkatkan risiko gangguan layanan kesehatan bagi karyawan serta potensi ketidaksesuaian administrasi payroll.

3. Bagaimana jika telat bayar BPJS Kesehatan 1 hari?

Telat membayar BPJS Kesehatan bahkan hanya 1 hari tetap dapat berdampak pada status kepesertaan.

Hal yang terjadi biasanya:

• Tidak ada denda langsung untuk keterlambatan singkat
• Namun status kepesertaan dapat menjadi tidak aktif sementara
• Layanan kesehatan tidak bisa digunakan sampai iuran dilunasi

Artinya, meskipun terlihat kecil, keterlambatan satu hari tetap berisiko bagi operasional HR dan karyawan.

4. BPJS menunggak 2 bulan apa masih bisa digunakan?

Jika iuran BPJS Kesehatan menunggak selama 2 bulan atau lebih, maka status kepesertaan akan nonaktif otomatis.

Dampaknya:

• Kartu BPJS tidak dapat digunakan di fasilitas kesehatan
• Semua layanan harus ditanggung pribadi sementara waktu
• Kepesertaan baru aktif kembali setelah seluruh tunggakan dilunasi

Selain itu, dalam skema perusahaan (PPU), ada risiko tambahan berupa denda pelayanan rawat inap jika karyawan dirawat dalam periode tertentu setelah reaktivasi (45 hari sejak aktif kembali).

Kelola Data BPJS Kesehatan Karyawan Tanpa Ribet dengan KantorKu HRIS!

Sudah hampir tanggal 10, tapi Anda masih harus merekap data iuran BPJS ratusan karyawan secara manual?

Itulah realita yang sering dialami banyak HRD dan tim payroll setiap bulan. Mulai dari proses perhitungan yang rentan salah, data karyawan yang tidak sinkron, hingga pembayaran yang akhirnya selalu dilakukan mepet dengan tanggal 10.

Kondisi seperti ini bukan hanya melelahkan, tetapi juga meningkatkan risiko keterlambatan yang berdampak pada status kepesertaan BPJS Kesehatan karyawan.

Untuk mengatasi hal tersebut, KantorKu HRIS hadir sebagai solusi bagi perusahaan yang ingin mengelola administrasi HR dengan lebih rapi, cepat, dan efisien, termasuk pengelolaan data BPJS karyawan

Keunggulan KantorKu HRIS untuk pengelolaan BPJS Kesehatan:

• Database karyawan terpusat dan real-time: Semua data karyawan tersimpan dalam satu sistem yang selalu terupdate sehingga mengurangi risiko data tidak sinkron saat perhitungan iuran BPJS.
• Perhitungan payroll dan iuran BPJS otomatis: Sistem secara otomatis menghitung komponen gaji dan potongan BPJS Kesehatan sehingga meminimalkan human error.
• Monitoring kepesertaan BPJS lebih akurat: Status karyawan dapat dipantau secara langsung untuk memastikan tidak ada yang terlambat atau tidak terbayarkan.
• Reminder dan kontrol jadwal pembayaran lebih rapi: Membantu HR menghindari risiko melewati jatuh tempo BPJS Kesehatan setiap bulan.
• Integrasi dengan proses HR lainnya: Termasuk absensi, cuti, dan KPI sehingga seluruh data HR saling terhubung dalam satu sistem.
• Employee Self-Service (ESS) untuk transparansi data: Karyawan dapat mengecek data mereka sendiri tanpa harus selalu bergantung pada HR.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, HR tidak hanya terbantu dalam administrasi BPJS, tetapi juga dalam pengelolaan berbagai kebutuhan HR lainnya seperti aplikasi absensi karyawan, aplikasi employee self service, aplikasi database karyawan, hingga aplikasi HRIS dalam satu platform.

Jika Anda ingin menghemat waktu, meminimalkan kesalahan, dan mendigitalisasi seluruh proses HR dengan lebih mudah, KantorKu HRIS bisa menjadi solusi yang tepat.

Tunggu apalagi? Book demo gratis sekarang dan rasakan kemudahannya dalam mengelola BPJS serta payroll karyawan.

Referensi

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Perpres Nomor 59 Tahun 2024

Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan

UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS