Perjanjian Kerja Bersama (PKB): Isi, Dasar Hukum, & Manfaatnya

Dalam dunia kerja saat ini, hubungan antara perusahaan dan karyawan tidak lagi hanya bergantung pada kesepakatan individu. Ada aturan kolektif yang mengikat kedua belah pihak agar tercipta keseimbangan dan kepastian hukum dalam operasional perusahaan.

Perjanjian kerja bersama (PKB) menjadi salah satu instrumen utama dalam hubungan industrial yang mengatur hal tersebut.

Dokumen ini membantu perusahaan mengurangi potensi konflik, meningkatkan transparansi, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil.

PKB juga menjadi acuan penting bagi HR dalam mengelola berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari aturan kerja, hak dan kewajiban, hingga sistem kesejahteraan karyawan.

Nah, untuk memahami lebih dalam bagaimana PKB bekerja dalam praktiknya, Anda perlu melihat dari definisi, dasar hukum, hingga implementasinya dalam perusahaan.

Apa Itu Perjanjian Kerja Bersama (PKB)?

Perjanjian kerja bersama (PKB) adalah perjanjian tertulis hasil kesepakatan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan pihak perusahaan yang mengatur syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing di tempat kerja.

Berangkat dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa PKB dibuat melalui proses perundingan, bukan keputusan sepihak dari perusahaan. Adapun, hasil kesepakatan ini kemudian berlaku untuk seluruh karyawan dalam perusahaan.

Tujuan utama PKB adalah menciptakan aturan kerja yang jelas, hubungan kerja yang lebih harmonis, serta memberikan kepastian bagi perusahaan dan karyawan dalam menjalankan aktivitas kerja sehari-hari.

Baca Juga: 10 Contoh Surat Perjanjian Kerja Sama serta Template [+Link Download]

Dasar Hukum Perjanjian Kerja Bersama di Indonesia

Perjanjian kerja bersama (PKB) memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Dasar hukum ini menjadi acuan bagi perusahaan dan serikat pekerja dalam menyusun, menjalankan, hingga memperbarui PKB agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU No. 13 Tahun 2003 menjadi dasar utama pengaturan PKB di Indonesia, khususnya pada Pasal 116 hingga Pasal 135.

Dalam aturan ini dijelaskan mengenai kewajiban perundingan antara perusahaan dan serikat pekerja, isi PKB, masa berlaku, serta kewajiban pendaftaran PKB ke instansi ketenagakerjaan.

UU ini juga menegaskan bahwa PKB hanya dapat dibuat jika perusahaan telah memiliki serikat pekerja yang sah.

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (Perubahan UU Cipta Kerja)

UU No. 6 Tahun 2023 merupakan penetapan dari Perpu Cipta Kerja yang memperbarui beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan sebelumnya.

Perubahan ini mencakup penyesuaian dalam aspek hubungan industrial, termasuk pengaturan syarat kerja dan fleksibilitas ketenagakerjaan.

Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 mengatur secara lebih teknis mengenai tata cara pembuatan dan pendaftaran PKB. Mulai dari proses perundingan, penyusunan dokumen, hingga mekanisme pengesahan oleh instansi ketenagakerjaan.

Regulasi ini menjadi panduan operasional bagi perusahaan dan serikat pekerja dalam memastikan PKB disusun sesuai prosedur yang benar.

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.16/MEN/XI/2011

Regulasi ini mengatur lebih detail terkait tata cara pembuatan PKB, termasuk tahapan perundingan antara perusahaan dan serikat pekerja. Di dalamnya juga dijelaskan ketentuan teknis mengenai isi PKB serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi.

Aturan ini melengkapi regulasi sebelumnya agar proses penyusunan PKB lebih terstruktur dan sesuai standar hukum ketenagakerjaan.

5. KUHPerdata sebagai Dasar Umum Perjanjian

Selain regulasi ketenagakerjaan, PKB juga memiliki dasar hukum umum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

KUHPerdata mengatur prinsip dasar perjanjian tertulis, termasuk syarat sahnya perjanjian, asas kebebasan berkontrak, dan kekuatan mengikat suatu kesepakatan.

Hal ini memperkuat posisi PKB sebagai dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya.

Tujuan dan Fungsi PKB dalam Perusahaan

Perjanjian kerja bersama (PKB) tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun hubungan kerja yang lebih stabil dan terarah di perusahaan.

Berikut tujuan dan fungsi utamanya:

• Mewujudkan ketenangan kerja (industrial peace): PKB membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara perusahaan dan karyawan sehingga potensi konflik dapat diminimalkan.
• Memperjelas hak dan kewajiban: PKB menegaskan hak serta kewajiban kedua belah pihak agar tercipta keadilan dan kepastian dalam hubungan kerja.
• Menetapkan syarat kerja secara lebih rinci: PKB mengatur hal-hal ketenagakerjaan yang belum diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan.
• Meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan: Kesepakatan yang jelas dalam PKB mendorong rasa aman, sehingga berdampak pada produktivitas dan loyalitas kerja.
• Menjadi pedoman hubungan industrial: PKB berfungsi sebagai acuan utama dalam interaksi antara manajemen perusahaan dan karyawan atau serikat pekerja.
• Memberikan kepastian hukum: PKB memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi perusahaan maupun karyawan dalam menjalankan hubungan kerja.
• Mencegah terjadinya perselisihan kerja: Aturan yang tertulis dalam PKB membantu mengurangi risiko konflik karena seluruh ketentuan sudah disepakati bersama.
• Mengikat kesepakatan secara legal: PKB memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan.

Isi Perjanjian Kerja Bersama (Komponen Wajib)

Perjanjian kerja bersama (PKB) memiliki struktur isi yang sudah diatur agar hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan berjalan jelas, adil, dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Berikut komponen utama yang umumnya wajib ada dalam PKB:

1. Identitas Para Pihak

Bagian ini menjelaskan identitas dasar dari pihak yang terlibat dalam PKB, yaitu perusahaan dan serikat pekerja sebagai representasi karyawan. Informasi ini menjadi fondasi legal dari sebuah perjanjian.

Berikut informasi yang biasanya dicantumkan di dalamnya:

• Nama dan alamat perusahaan sebagai pihak pengusaha
• Nama dan alamat serikat pekerja yang sah dan terdaftar
• Kedudukan masing-masing pihak dalam perjanjian

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Bagian ini mengatur keseimbangan tanggung jawab antara perusahaan dan karyawan agar hubungan kerja berjalan adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Berikut rincian yang biasanya diatur di dalamnya:

• Hak dan kewajiban perusahaan dalam mengelola tenaga kerja
• Hak dan kewajiban karyawan dalam menjalankan pekerjaan
• Keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang dijalankan

3. Syarat Kerja dan Tata Tertib

Bagian ini berisi ketentuan operasional yang mengatur pelaksanaan kerja sehari-hari di perusahaan agar lebih tertib dan terstandar.

Berikut ketentuan yang biasanya diatur di dalamnya:

• Ruang lingkup pekerjaan: jabatan, tugas, dan tanggung jawab karyawan
• Waktu kerja: jam kerja, lembur, istirahat, dan hari libur
• Upah dan kompensasi: gaji pokok, tunjangan, bonus, dan insentif
• Kesejahteraan karyawan: fasilitas kerja, BPJS, cuti, serta keselamatan kerja
• Tata tertib kerja: aturan disiplin dan standar perilaku di tempat kerja
• Sanksi kerja: bentuk pelanggaran dan mekanisme penindakannya

4. Masa Berlaku dan Perubahan PKB

Bagian ini menjelaskan jangka waktu berlakunya PKB serta mekanisme apabila perlu dilakukan perubahan atau pembaruan.

Berikut ketentuan yang biasanya diatur di dalamnya:

• Jangka waktu PKB (umumnya maksimal 2 tahun)
• Ketentuan perpanjangan atau pembaruan PKB
• Mekanisme perubahan atau addendum isi perjanjian

5. Penyelesaian Perselisihan

Bagian ini mengatur langkah yang harus ditempuh jika terjadi perbedaan pendapat atau konflik dalam hubungan kerja.

Berikut tahapan yang biasanya diatur di dalamnya:

• Penyelesaian melalui jalur bipartit antara perusahaan dan serikat pekerja
• Mekanisme mediasi apabila diperlukan
• Tahapan penyelesaian sebelum masuk ke jalur hukum

6. Tanda Tangan dan Pengesahan

Bagian ini menjadi bentuk persetujuan resmi yang menandakan bahwa seluruh isi PKB telah disepakati dan memiliki kekuatan hukum.

Berikut elemen yang biasanya dicantumkan:

• Tanda tangan pimpinan perusahaan
• Tanda tangan ketua dan sekretaris serikat pekerja
• Pengesahan di atas materai sebagai bukti legalitas perjanjian

Baca Juga: 15 Contoh Surat Perjanjian Kerja Karyawan, PKWT, PKWTT, & Magang [+Template]

Proses Penyusunan PKB di Perusahaan

Penyusunan perjanjian kerja bersama (PKB) tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui tahapan formal yang melibatkan perusahaan dan serikat pekerja.

Proses ini penting untuk memastikan setiap isi PKB benar-benar disepakati bersama dan sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Berikut tahapan utama dalam penyusunan PKB di perusahaan:

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Tahap awal ini berfokus pada identifikasi kebutuhan dan kesiapan kedua belah pihak sebelum masuk ke proses perundingan.

Berikut hal yang biasanya dilakukan di tahap ini:

• Mengidentifikasi isu ketenagakerjaan yang perlu diatur dalam PKB seperti upah, jam kerja, dan cuti
• Menentukan perwakilan serikat pekerja yang sah dan terdaftar di instansi ketenagakerjaan
• Membentuk tim perunding dari pihak perusahaan dan serikat pekerja
• Menyusun tata tertib dan ruang lingkup pembahasan perundingan

2. Tahap Perundingan (Negosiasi)

Tahap ini merupakan inti dari proses penyusunan PKB, di mana kedua pihak berdialog untuk mencapai kesepakatan bersama.

Berikut proses yang biasanya terjadi:

• Melakukan musyawarah secara terbuka, transparan, dan beritikad baik
• Menggunakan pendekatan win-win solution agar kedua pihak merasa diuntungkan
• Membahas setiap poin PKB secara rinci hingga mencapai kesepakatan
• Memastikan isi PKB tidak bertentangan atau lebih rendah dari peraturan perundang-undangan

3. Tahap Penyusunan Draft PKB

Setelah kesepakatan tercapai, hasil perundingan dituangkan ke dalam dokumen resmi PKB.

Berikut yang biasanya dilakukan dalam tahap ini:

• Menyusun draft PKB dalam bahasa Indonesia dan huruf latin
• Memasukkan seluruh hasil kesepakatan ke dalam bentuk tertulis
• Mencantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas
• Menetapkan jangka waktu berlakunya PKB serta ketentuan tambahan lainnya

4. Tahap Penandatanganan PKB

Tahap ini menjadi bentuk legalisasi dari hasil kesepakatan yang telah disusun dalam draft PKB.

Berikut elemen penting dalam tahap ini:

• Penandatanganan oleh pimpinan perusahaan dan pengurus serikat pekerja
• Pengesahan dilakukan di atas materai sebagai kekuatan hukum
• Memastikan pihak yang menandatangani memiliki kewenangan resmi

5. Tahap Pendaftaran PKB ke Instansi Ketenagakerjaan

Setelah ditandatangani, PKB wajib didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum yang sah secara administratif.

Berikut proses yang biasanya dilakukan:

• Mengajukan pendaftaran PKB ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat
• Melampirkan dokumen seperti naskah PKB dan surat permohonan pendaftaran
• Menyertakan bukti perwakilan pekerja dan dokumen pendukung lainnya
• Mendapatkan bukti pendaftaran sebagai legalitas resmi PKB

6. Tahap Sosialisasi dan Implementasi

Setelah PKB disahkan, perusahaan perlu memastikan seluruh isi perjanjian dipahami dan dijalankan oleh semua pihak.

Berikut langkah yang biasanya dilakukan:

• Mensosialisasikan isi PKB kepada seluruh karyawan
• Menerapkan seluruh ketentuan PKB dalam operasional kerja
• Melakukan evaluasi berkala agar isi PKB tetap relevan dengan kondisi perusahaan
• Menjaga konsistensi implementasi di seluruh lini organisasi

Baca Juga: 10 Contoh Kontrak Kerja Karyawan PKWT, PKWTT, & Magang [Word & Pdf]

Masa Berlaku dan Perubahan PKB

Perjanjian kerja bersama (PKB) tidak berlaku selamanya dan memiliki batas waktu tertentu yang sudah diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan.

Selain itu, PKB juga dapat diperbarui atau diubah jika ada kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja sesuai kebutuhan operasional.

Berikut penjelasan lengkap mengenai masa berlaku dan perubahan PKB:

1. Masa Berlaku Utama PKB

PKB memiliki jangka waktu awal yang sudah ditentukan sejak disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berikut ketentuan yang biasanya berlaku:

• PKB berlaku paling lama 2 tahun sejak ditandatangani
• Selama periode tersebut, seluruh isi PKB bersifat mengikat dan wajib dijalankan
• Menjadi dasar utama dalam pelaksanaan hubungan kerja di perusahaan

2. Perpanjangan PKB

Jika masa berlaku hampir berakhir, PKB dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dan serikat pekerja.

Berikut mekanisme yang biasanya diterapkan:

• Perpanjangan PKB dapat dilakukan maksimal 1 tahun
• Harus berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak
• Perpanjangan hanya bersifat sementara sebelum PKB baru disusun

3. Kondisi Perpanjangan Otomatis

Dalam kondisi tertentu, PKB lama tetap dapat diberlakukan sementara jika proses perundingan PKB baru belum selesai.

Berikut ketentuannya:

• PKB tetap berlaku meskipun masa berlakunya sudah habis
• Berlaku maksimal 1 tahun tambahan
• Berlaku jika perundingan PKB baru belum mencapai kesepakatan

4. Total Masa Berlaku PKB

Secara keseluruhan, PKB dapat memiliki masa berlaku yang cukup panjang jika mencakup perpanjangan dan kondisi transisi perundingan.

Berikut gambaran umumnya:

• 2 tahun masa berlaku utama
• +1 tahun perpanjangan
• +1 tahun masa berlaku sementara jika perundingan gagal
• Total maksimal dapat mencapai hingga 4 tahun

5. Dasar Perubahan PKB

PKB dapat diubah sebelum masa berlakunya habis jika ada kebutuhan penyesuaian dari kedua belah pihak.

Berikut ketentuan perubahannya:

• Perubahan hanya dapat dilakukan atas kesepakatan bersama
• Perubahan bisa dilakukan kapan saja selama masa PKB masih berlaku
• Penyesuaian biasanya dilakukan jika ada kondisi kerja yang berubah

6. Status Perubahan PKB

Setiap perubahan yang disepakati tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari PKB yang sedang berlaku.

Berikut sifat perubahan PKB:

• Menjadi bagian tidak terpisahkan dari PKB utama
• Memiliki kekuatan hukum yang sama dengan isi PKB asli
• Mengikat kedua belah pihak setelah disepakati

7. Pendaftaran Perubahan PKB

Agar memiliki kekuatan hukum yang sah, setiap perubahan PKB juga harus didaftarkan ke instansi ketenagakerjaan.

Berikut proses yang biasanya dilakukan:

• Mendaftarkan perubahan PKB ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
• Menyertakan dokumen perubahan yang telah disepakati
• Memastikan legalitas perubahan diakui secara resmi

Baca Juga: 8 Cara Membuat Kontrak Kerja yang Sah: Jenis, Komponen, & Contoh

Perbedaan PKB, Peraturan Perusahaan, dan Kontrak Kerja

Dalam praktik HR, tiga dokumen ini sering dianggap mirip, padahal memiliki fungsi, dasar pembuatan, dan kekuatan hukum yang berbeda. Memahami perbedaannya penting agar perusahaan tidak salah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan.

Berikut perbandingan sederhana antara PKB, Peraturan Perusahaan (PP), dan Kontrak Kerja:

Aspek	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Peraturan Perusahaan (PP)	Kontrak Kerja (PKWT/PKWTT)
Pembuat	Pengusaha & Serikat Pekerja	Pengusaha (sepihak)	Pengusaha & Karyawan individu
Dasar	Hasil kesepakatan/musyawarah	Kebijakan perusahaan	Perjanjian kerja individual
Pihak yang terikat	Kolektif (seluruh karyawan)	Kolektif (seluruh karyawan)	Individu tertentu
Masa berlaku	Maksimal 2 tahun (dapat diperpanjang)	Maksimal 2 tahun (wajib diperbarui)	Sesuai durasi kontrak kerja
Kekuatan hukum	Mengikat kedua belah pihak secara kolektif	Mengikat internal perusahaan	Mengikat secara individual

Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap dokumen memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem ketenagakerjaan.

PKB berfokus pada hasil kesepakatan kolektif, PP merupakan aturan internal perusahaan, sementara kontrak kerja mengatur hubungan kerja secara individual antara perusahaan dan karyawan.

Manfaat PKB bagi Perusahaan dan Karyawan

Perjanjian kerja bersama (PKB) memberikan dampak yang signifikan tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi karyawan. Keberadaannya membantu menciptakan hubungan kerja yang lebih stabil, jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Manfaat bagi Perusahaan

Dari sisi perusahaan, PKB berperan penting dalam menjaga operasional bisnis tetap stabil sekaligus memastikan pengelolaan SDM berjalan lebih terarah.

Berikut manfaat utamanya bagi perusahaan:

• Stabilitas operasional: PKB membantu menciptakan hubungan kerja yang harmonis sehingga risiko konflik, mogok kerja, atau perselisihan dapat diminimalkan.
• Kepastian hukum dan kebijakan HR: Perusahaan memiliki acuan yang jelas dalam mengelola hak dan kewajiban tenaga kerja sesuai kesepakatan bersama.
• Kepastian biaya tenaga kerja: Perusahaan dapat merencanakan anggaran SDM secara lebih akurat karena ketentuan kerja sudah disepakati dalam periode tertentu.
• Peningkatan produktivitas karyawan: Lingkungan kerja yang jelas dan stabil mendorong karyawan bekerja lebih fokus dan produktif.
• Mitigasi risiko ketenagakerjaan: PKB membantu perusahaan meminimalkan risiko pelanggaran regulasi dan ketidaksesuaian dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Manfaat bagi Karyawan

Bagi karyawan, PKB menjadi bentuk perlindungan sekaligus kepastian dalam menjalankan hubungan kerja di perusahaan.

Berikut manfaat yang dirasakan karyawan:

• Kepastian hak dan kewajiban: Karyawan memahami secara jelas hak seperti upah, tunjangan, dan jaminan sosial serta kewajiban yang harus dijalankan.
• Perlindungan hukum yang lebih kuat: PKB memberikan perlindungan terhadap tindakan yang tidak sesuai atau tidak adil dari pihak perusahaan.
• Peningkatan kesejahteraan: Banyak PKB memuat ketentuan yang lebih baik dari standar minimum, seperti bonus, fasilitas, atau tunjangan tambahan.
• Ketenangan dalam bekerja: Adanya aturan yang jelas membuat karyawan merasa lebih aman dan dihargai dalam lingkungan kerja.
• Sarana partisipasi karyawan: Melalui serikat pekerja, karyawan memiliki ruang untuk ikut serta dalam perumusan kebijakan perusahaan.

Baca Juga: 12 Contoh Addendum Perjanjian Kerja & Bisnis (+ Template)

Tantangan Pengelolaan PKB di Perusahaan

Pengelolaan perjanjian kerja bersama (PKB) di perusahaan tidak selalu berjalan mudah. Selain proses penyusunannya yang melibatkan banyak pihak, tantangan juga sering muncul pada tahap implementasi hingga pembaruan isi PKB sesuai kondisi terbaru.

Berikut beberapa tantangan utama yang umum dihadapi perusahaan:

• Implementasi di lapangan: Tantangan terbesar bukan pada penyusunan, tetapi pada konsistensi menjalankan isi PKB secara nyata di operasional perusahaan.
• Adanya multi serikat pekerja: Perbedaan kepentingan antar serikat dalam satu perusahaan dapat membuat proses perundingan menjadi lebih kompleks dan panjang.
• Perbedaan interpretasi isi PKB: Klausul dalam PKB sering memiliki multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman antara pihak perusahaan dan karyawan.
• Keterbatasan kemampuan perusahaan: Tidak semua tuntutan dalam PKB dapat dipenuhi secara optimal karena keterbatasan kondisi finansial atau operasional perusahaan.
• Penyesuaian dengan regulasi baru: Perubahan regulasi ketenagakerjaan seperti pembaruan UU atau kebijakan turunan membuat PKB perlu terus disesuaikan.
• Risiko konflik industrial: Ketidakkonsistenan implementasi atau perbedaan pandangan dapat memicu perselisihan hubungan kerja di kemudian hari.
• Kompleksitas proses perundingan: Proses negosiasi membutuhkan waktu, data, dan komunikasi intens agar menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.
• Pembaruan klausul PKB: Perubahan isi PKB harus dilakukan dengan hati-hati karena menyangkut banyak aspek kerja dan berpotensi memicu perdebatan baru.

Kelola Dokumen dan Proses HR Lebih Efisien dengan KantorKu HRIS!

Mengelola PKB di perusahaan sering kali tidak sesederhana menyusun dokumennya saja. Tantangan seperti versi dokumen yang tersebar, revisi yang tidak terdokumentasi, hingga sulitnya memantau masa berlaku PKB dapat membuat administrasi HR menjadi kurang efisien.

Padahal, PKB merupakan dokumen penting yang harus selalu diperbarui, terdokumentasi rapi, dan mudah diakses oleh pihak terkait agar implementasinya tetap konsisten di seluruh organisasi.

Kini, Anda dapat mengelola berbagai proses HR lainnya dengan lebih terstruktur menggunakan KantorKu HRIS, yang membantu perusahaan dalam mengelola administrasi HR secara lebih cepat, akurat, dan terpusat dalam satu sistem.

Beberapa fitur utama yang dapat membantu Anda antara lain:

• Database karyawan terpusat: Seluruh data karyawan tersimpan dalam satu sistem sehingga lebih mudah dicari, diperbarui, dan dikelola tanpa file terpisah.
• Absensi online dan manajemen cuti otomatis: Proses absensi dan pengajuan cuti menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat dipantau secara real-time.
• Payroll otomatis dan minim error: Perhitungan gaji, tunjangan, PPh 21, hingga BPJS dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi risiko kesalahan manual.
• Monitoring KPI dan kinerja karyawan: Evaluasi performa dapat dilakukan langsung melalui dashboard yang lebih jelas dan mudah dipahami.
• Sistem HR terintegrasi dalam satu platform: Semua proses HR mulai dari administrasi hingga evaluasi kinerja saling terhubung dalam satu sistem yang efisien.

Dengan sistem yang terintegrasi, Anda tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan akurasi dan kualitas pengambilan keputusan HR di perusahaan.

Yuk book demo gratis sekarang dan rasakan langsung kemudahan mengelola HR dengan lebih cepat, rapi, dan otomatis bersama KantorKu HRIS!

Referensi

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (Perubahan UU Cipta Kerja)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)